Aktivis Ancam Demo, Desak Seismik 3D di PALI Dihentikan
PALI – Aktivis Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Acam, mendesak agar kegiatan survei seismik 3D di wilayah PALI dihentikan sementara apabila Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI belum memiliki regulasi daerah yang secara jelas mengatur tarif ganti kerugian bagi masyarakat terdampak.
Sonny Paras Dewa, seorang aktivis di Kabupaten PALI, menilai kegiatan seismik yang menyentuh lahan masyarakat harus memiliki dasar hukum serta kepastian mengenai besaran kompensasi. Hal itu penting untuk melindungi hak masyarakat dan mencegah munculnya persoalan di kemudian hari.
Desakan itu disampaikannya setelah mencermati surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2196/II/2024 tertanggal 30 April 2024. Dalam surat tersebut, Pemprov Sumsel menyarankan pemerintah kabupaten/kota menyusun rancangan peraturan kepala daerah mengenai tarif nilai ganti kerugian kegiatan seismik 3D dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan masing-masing daerah.
“Surat dari Pemprov Sumsel tersebut sudah jelas. Pemkab PALI telah disarankan untuk menyusun regulasi mengenai tarif ganti kerugian kegiatan seismik. Pertanyaannya, mengapa hingga saat ini aturan khusus tersebut belum juga dibuat?” ujar Sonny Paras Dewa, yang akrab disapa Dewa.
Menurut dia, persoalan tarif ganti rugi tidak boleh dianggap sepele. Sebab, kegiatan seismik dapat melintasi lahan warga dan berpotensi berdampak terhadap tanaman tumbuh maupun bangunan yang berada di atas lahan tersebut.
Dewa juga menyoroti surat balasan Pemkab PALI Nomor 500/39/IV/2024 tertanggal 28 Juni 2024. Dalam surat tersebut, Pemkab PALI menyatakan bahwa Pergub Sumsel Nomor 40 Tahun 2017 masih berlaku dan hingga saat itu PALI belum memiliki regulasi daerah tersendiri yang mengatur tarif ganti kerugian kegiatan seismik.
“Artinya, sejak 2024 Pemkab PALI sudah mengetahui dan mengakui belum memiliki aturan tarif lokal. Namun, ketika kegiatan seismik kembali berjalan, regulasi tersebut juga belum kunjung dibuat. Padahal, Pemprov Sumsel sudah menyarankan agar Pemkab menyusun aturan tarif ganti kerugian sesuai kondisi masing-masing daerah,” tegas dewa
Dewa mengatakan, pembentukan aturan tarif ganti kerugian kegiatan seismik bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Menurutnya, sejumlah pemerintah kabupaten di Indonesia telah memiliki regulasi daerah sebagai pedoman pembayaran kompensasi kegiatan seismik.
“Kami meminta Pemkab PALI tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Di daerah lain sudah ada yang memiliki aturan tarif lokal untuk kegiatan seismik. Kenapa PALI belum? Padahal, ini menyangkut kepastian, kejelasan mekanisme pembayaran, serta perlindungan hak masyarakat yang terdampak kegiatan seismik,” katanya.
Ia menilai aturan lokal penting untuk menyesuaikan besaran ganti kerugian dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat PALI, sekaligus memberikan kepastian kepada perusahaan yang melaksanakan kegiatan eksplorasi.
Dewa menegaskan, jangan sampai kegiatan seismik sudah berjalan di tahun ini, sementara masyarakat nanti akan mempersoalkan besaran ganti rugi setelah terjadi kerusakan. Kondisi tersebut dinilai dapat memicu persoalan di kemudian hari karena tidak adanya kepastian mengenai standar dan besaran kompensasi yang harus diterima.
“Jangan masyarakat yang selalu diminta menerima keadaan. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Kalau memang aturan mengenai tarif ganti rugi belum tersedia, sebaiknya kegiatan seismik dihentikan sementara sampai regulasinya jelas dan ada kepastian bagi masyarakat,” tegasnya.
Dewa bahkan menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi apabila kegiatan seismik tetap dilaksanakan tanpa adanya kepastian regulasi yang jelas mengenai besaran dan mekanisme ganti kerugian. Menurutnya, kepastian aturan diperlukan agar masyarakat tidak dirugikan dan memiliki dasar yang jelas untuk memperoleh perlindungan atas dampak kegiatan seismik.
“Kami tidak menolak investasi maupun kegiatan eksplorasi. Namun, seluruh kegiatan harus berjalan sesuai aturan dan tidak mengabaikan hak masyarakat. Jika regulasi mengenai tarif ganti kerugian belum jelas, kami siap turun ke jalan, mendatangi Kantor Pemkab PALI dan DPRD PALI untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus mendesak agar kegiatan seismik dihentikan sementara sampai ada kepastian aturan,” ujarnya.
Ia juga meminta DPRD PALI menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemkab PALI, khususnya dalam memastikan perlindungan dan kepastian hak masyarakat yang lahannya terdampak kegiatan seismik. Menurutnya pembahasan mengenai persoalan seismik seharusnya dilakukan secara terbuka dan transparan, bukan melalui rapat tertutup, terlebih ketika agenda dan jadwal rapat telah ditetapkan secara resmi.
Menurut Dewa, pemerintah seharusnya tidak menunggu hingga muncul konflik antara masyarakat dan perusahaan. Regulasi mengenai tarif ganti kerugian kegiatan seismik perlu disiapkan sejak awal sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
“Pemerintah harus bergerak sebelum persoalan terjadi, bukan setelah masyarakat melakukan protes. Kalau memang sudah ada surat dari Pemprov yang menyarankan pembentukan aturan, seharusnya itu segera ditindaklanjuti. Apalagi, tahun lalu sudah banyak masyarakat yang memprotes persoalan kegiatan seismik,” katanya.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!